(Medan, Indonesia) Kantor akuntabilitas independen International Finance Corporation (IFC), yang merupakan anggota Grup Bank Dunia, akan menilai kepatuhan bank terhadap kebijakan lingkungan dan sosialnya sehubungan dengan keterkaitannya dengan proyek pertambangan kontroversial di Sumatra Utara, Indonesia, menurut laporan terbaru dari Penasihat Kepatuhan Ombudsman. Tambang seng dan timah usulan Dairi Prima Mineral, yang terletak di salah satu daerah paling rawan gempa di dunia, akan menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan manusia dan lingkungan menurut para ahli dan pembela hak asasi manusia setempat yang telah berjuang untuk menghentikan proyek ini selama bertahun-tahun. https://www.inclusivedevelopment.net/wp-content/uploads/2020/12/DPM-Mine-site-risks-and-Tailings-disposal-safety-April-2020-English.pdf
“Tambang DPM adalah bencana yang tinggal menunggu waktu untuk terjadi,” kata Tongam Panggabean, Direktur BAKUMSU, sebuah perkumpulan bantuan hukum di Sumatera Utara yang bertindak sebagai kuasa hukum untuk masyarakat yang terkena dampak. “Kami akan melakukan apa saja yang dapat kami lakukan untuk menghentikannya.”
Sebuah analisis di tahun 2019 yang dibuat oleh Inclusive Development International menemukan bahwa IFC memiliki kaitan keuangan dengan tambang yang direncanakan tersebut melalui $ 300 juta investasi ekuitas di Postal Savings Bank of China, dengan memberikan pinjaman kepada pengembang proyek tersebut. Berdasarkan tautan ini, masyarakat setempat mengadukan masalah tersebut ke Ombudsman. Bulan ini, setelah melakukan penilaian awal untuk menentukan apakah pihak-pihak terkait dapat mengatasi masalah masyarakat lewat mediasi, CAO mengumumkan bahwa mereka akan membawa pengaduan mereka ke Departemen Kepatuhan untuk melakukan penilaian.
“Tidak semestinya investor atau produsen yang bertanggung jawab memiliki kaitan dengan proyek berbahaya ini,” kata David Pred, Direktur Eksekutif Inclusive Development International. “Kami berharap bahwa hasil penilaian ini akan memberikan kejelasan kepada para pengembang dan pemerintah Indonesia bahwa tambang ini tidak boleh dibangun.”
Sebagai bagian dari proses penilaian awal, CAO berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait untuk menentukan apakah masalah dapat diselesaikan melalui dialog yang dimediasi. Namun, Dairi Prima Mineral tidak menanggapi banyaknya permintaan untuk memberikan komentar dan menolak untuk terlibat dalam dialog dengan masyarakat yang terkena dampak, sehingga menghalangi proses mediasi dan membuat penilaian kepatuhan CAO menjadi sebuah keharusan.
“Tindakan perusahaan di setiap tahapan sangat disesalkan,” kata Panggabean. “Mereka gagal melakukan konsultasi secara memadai dengan masyarakat setempat sejak awal, sejak itu juga mereka menolak melihat keprihatinan kami, dan tetap maju dengan tahap pembangunan meskipun ada risiko yang jelas terpampang dan tanpa persetujuan pemerintah atau perlindungan lingkungan yang diperlukan.”
Proyek ini menimbulkan risiko yang mengkhawatirkan
Tambang Dairi akan menimbulkan risiko yang mengkhawatirkan, menurut pengaduan dari masyarakat sekitar, yang ingin agar proyek tersebut ditinggalkan. Ketakutan mereka beralasan. Pakar teknis independen, Richard Meehan, dengan pengalaman 50 tahun di bidang stabilitas bendungan di zona gempa, telah melakukan penilaian risiko proyek. Ia menyatakan keprihatinan yang besar terhadap bendungan tailing yang direncanakan perusahaan untuk menyimpan limbah dari operasi penambangan. Dia mengatakan bahwa di satu waktu nanti keruntuhan (bendungan) tidak terhindarkan. Menurut Meehan dan ahli lain di isu lingkungan tambang timah seng,Dr. Steven Emerman, keruntuhan seperti itu akan membawa kematian yang luas di masyarakat sekitar dan kerusakan lingkungan jangka panjang di aliran sungai besar.
Emerman juga melaporkan bahwa bendungan yang diusulkan tidak dirancang dengan baik. Jika bendungan itu selesai dan penuh, air yang kemungkinan mengandung logam berat yang tinggi akan mengalir, tanpa diproses, ke saluran air yang digunakan sebagai persediaan air sejumlah desa. Ia menggambarkan hal ini sebagai “tidak bisa diterima dengan menggunakan standar apa pun.”
Orang-orang yang tinggal di dekat tambang marah. “Pengembang tersebut bahkan tidak akan diizinkan membangun bendungan ini di Tiongkok sana di mana perusahaannya berkantor pusat, karena letaknya terlalu dekat dengan pemukiman masyarakat,” kata Ibu Saudur Sitorus yang tinggal di Desa Bonian di sekitar lokasi tambangan yang diusulkan. “Tapi mereka membangunnya di sini meskipun mereka dan kita tahu tambang itu hampir pasti akan meracuni, kalau tidak membunuh kita.”
Tidak ada persetujuan dari pemerintah Indonesia
Kementerian yang bertanggung jawab atas persetujuan lingkungan masih mempertimbangkan Adendum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (ANDAL) asli tambang DPM, yang diperlukan setelah perubahan pada desain dan lokasi bendungan tailing yang direncanakan. Tanpa persetujuan lingkungan ini, proyek tidak dapat dilanjutkan secara sah. Akan tetapi, perusahaan telah memulai pembangunan fasilitas penyimpanan tailing tersebut.
“Kami sudah mengatakan kalau kami tidak mau ada tambang ini. Kami mengirimkan petisi untuk menolaknya. Perusahaan tidak jujur dan tidak mau mengatakan informasi tentang risiko yang kami tahu ada,” kata Bapak Barisman Hasugian dari Dusun 3 Desa Bonkaras “kami tidak ingin pemerintah kami menyetujui tambang ini.”
Peran perusahaan mobil internasional
Tambang Dairi hampir pasti akan menjadi pemasok utama seng bagi produsen mobil dunia, yang menggunakan mineral tersebut dalam produksinya. Itu artinya, jika merek mobil besar secara terbuka menyatakan bahwa mereka menolak mengambil suku cadang yang dibuat dengan seng dari tambang, maka pernyataan tersebut akan membuat proyek menjadi kurang layak dan dapat membantu mencegah dijalankannya. “Kami juga meminta produsen mobil untuk membantu mencegah bencana yang akan bisa terjadi ini dengan mengumumkan bahwa tidak ada yang mau membeli seng dari tambang ini,” kata Pred.
“Kami meminta semua investor untuk tidak mendukung proyek ini. Kami meminta pemerintah Indonesia untuk menghentikan tambang ini. Kami mohon kepada produsen mobil untuk menjauhi perusahaan yang terlibat di tambang ini,” kata Panggabean.